(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin memberikan reaksi keras terhadap banjir. Di mana, banjir tersebut merendam wilayah Kelurahan Plawad dan Kelurahan Palumbonsari.
Di samping itu, saat awak media hubungi, ia tak bisa menyembunyikan kegusarannya terhadap kinerja otoritas sungai. Ia mengungkapkan bahwa banjir parah tahun ini bukan sekadar faktor alam. Melainkan, hal tersebut dampak langsung dari mandeknya agenda normalisasi Kali Cilamaran.
“Banjir parah kali ini terjadi karena selama setahun penuh tidak ada pengerukan. Padahal, normalisasi sepanjang Kali Cilamaran seharusnya menjadi agenda rutin setiap tahunnya,” tegasnya, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, sedimentasi di wilayah tersier Cilamaran sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Selain itu, tahap ini juga sudah memerlukan penanganan darurat.
la mendesak agar alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum segera turun. Selain itu, ia juga mendesak Perum Jasa Tirta (PJT) II segera terjun ke titik-titik sedimentasi terparah.
(Doc-Istimewa)
Kritik tajam pun ia berikan kepada pihak BBWS. la menilai instansi pusat tersebut seolah lepas tangan dan terus-menerus “mengekor” pada anggaran Pemerintah Daerah Karawang. Di mana, ia mengatakan BBWS memiliki pandangan untuk menangani sungai secara regulasi merupakan kewenangan pusat.
“Pemda Karawang sudah menggelontorkan ratusan miliar rupiah selama bertahun-tahun. Untuk menanggulangi masalah yang menjadi kewenangan BBWS. Tolong BBWS jangan keenakan terus-menerus disumbang oleh Pemda. Sudah saatnya mereka mandiri dan bertanggung jawab penuh atas wilayahnya,” tandasnya.
la menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya bisa untuk kepentingan rakyat yang lain. Bukan terus-menerus menambal kewajiban instansi vertikal yang terkesan abai.
“Kelalaian dalam perawatan sungai ini berdampak luas pada mobilitas dan keamanan warga,” tegasnya.
Sejumlah perumahan yang dilintasi aliran Cilamaran kini dalam posisi terancam dan terdampak. Mulai dari Grand Permata Palumbonsari, Cluster Mutiara, Buana Asri, hingga Palumbon Tesa di Tegalsawah.
“Minimal tiga desa atau kelurahan pasti terdampak banjir akibat tidak rutinnya normalisasi. Saya mendesak kolaborasi nyata antara BBWS dan PJT untuk segera mengidentifikasi titik terparah. Agar bencana ini tidak terus berulang dan menyiksa masyarakat,” tambahnya.
