(Doc-nixnews)
Bekasi Timur, mediasatu.co.id – Peristiwa tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam menjadi perhatian serius berbagai pihak. Insiden ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem keselamatan perkeretaapian. Khususnya di jalur dengan lalu lintas tinggi.
Pengamat transportasi Joni Martinus menyoroti sistem persinyalan di Indonesia. “Prinsip absolute block system persinyalan pada perkeretaapian Indonesia mewajibkan sinyal masuk berwarna merah selama ada kereta di petak blok depan. Fakta bahwa KA Argo Bromo Anggrek dapat masuk hingga menabrak KRL di depannya, ini menjadi hal yang harus kita dalami dan menjadi perhatian KNKT,” ujarnya, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, sejumlah faktor berpotensi menjadi pemicu kecelakaan. Di antaranya pelanggaran terhadap sinyal, gangguan sistem persinyalan, hingga kesalahan komunikasi terkait batas kecepatan. Selain itu, penyimpangan prosedur operasional, gangguan teknis, serta faktor manusia juga turut menjadi kemungkinan yang harus ada penyelidikan.
Sementara itu, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Deddy Herlambang, menilai kecelakaan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ia menyebut pola tabrakan dari belakang yang terjadi mengindikasikan kegagalan dalam merespons sinyal berhenti.
Menurutnya, kondisi lintasan padat dengan sistem jalur campuran masih menyimpan kerentanan tinggi. Rangkaian kejadian yang berawal dari insiden kendaraan taksi yang tertabrak KRL hingga menyebabkan kereta lain tertahan menjadi bukti kompleksitas risiko di lapangan.
Deddy juga menekankan pentingnya peningkatan teknologi keselamatan, seperti penerapan automatic train protection secara menyeluruh. Ia menilai sistem pengendalian perjalanan yang ada saat ini belum cukup efektif dalam mencegah potensi kecelakaan.
Selain aspek teknologi, faktor manusia juga tidak luput dari perhatian, termasuk kemungkinan kelalaian dalam membaca sinyal. Namun demikian, ia menegaskan bahwa masih harus menentukan penyebab pasti melalui investigasi yang komprehensif.
Untuk jangka panjang, ia mendorong penerapan sistem keselamatan yang lebih terintegrasi dan bersifat preventif. Percepatan pembangunan jalur terpisah atau DDT juga penting guna meminimalisir risiko di jalur padat. Koordinasi antara pemerintah dan operator kereta api pun menjadi aspek krusial dalam memastikan peningkatan standar keselamatan dapat terlaksana secara konsisten.
