(Doc-Infokrw)
Karawang, mediasatu.co.id – Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Karawang, Selasa (8/9). Massa membawa sejumlah tuntutan, salah satunya meminta Kantor ATR/BPN Karawang mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria.
Dalam aksi tersebut, para petani turut mempersoalkan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Di mana, sebelumnya mempertanyakan perjuangan masyarakat terkait penguasaan tanah serta menyebut klaim Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai klaim sepihak.
Menurut massa aksi, pernyataan tersebut menunjukkan belum adanya pemahaman menyeluruh mengenai konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Kabupaten Karawang. Para petani menegaskan, tuntutan terhadap tanah pemukiman maupun lahan garapan tidak dapat sebagai klaim sepihak. Mereka menilai tuntutan tersebut merupakan bagian dari perjuangan untuk memulihkan hak atas ruang hidup yang telah dikelola secara turun-temurun.
Selain persoalan LPRA, massa juga menyoroti lahan garapan yang disebut masuk dalam kawasan Perhutani. Mereka meminta pemerintah memperjelas batas kawasan hutan melalui proses yang terbuka dan transparan.
“Masih terdapat persoalan terkait kejelasan batas kawasan hutan dan meminta pemerintah melakukan penataan batas secara transparan,” ungkap salah satu orator.
Dalam aksi itu, petani tambak dari wilayah Karawang Utara juga menyampaikan penolakan terhadap program revitalisasi yang masuk melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Massa berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan agraria dari sisi administrasi. Tetapi juga memperhatikan sejarah penguasaan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
