(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id — Sejumlah pedagang mengadukan rencana revitalisasi Pasar Telagasari, Kabupaten Karawang, kepada Komisi II DPRD Karawang. Mereka menyampaikan keberatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (5/10/2026).
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, memimpin RDP yang membahas biaya pembangunan, relokasi pedagang, administrasi, dan status lahan pasar. Komisi II menjelaskan bahwa pemerintah desa harus mengurus administrasi karena lahan tersebut merupakan aset desa.
Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, S.H., meminta pemerintah desa kembali bermusyawarah dengan pedagang sebelum melanjutkan rencana revitalisasi. “Karena ini merupakan aset desa, maka pengelolaan dikembalikan ke desa, serta untuk segera dilengkapi dan dimusyawarahkan kembali dengan pedagang,” ujar Nurhadi.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari, Wahid, mengatakan kondisi ekonomi pedagang masih sulit. Mereka juga mempersoalkan biaya revitalisasi dan lokasi relokasi yang kurang strategis serta tidak terjangkau angkutan umum. Selain itu, pedagang meminta pemerintah mempertimbangkan jadwal pembangunan yang berdekatan dengan Ramadan.
Sementara itu, Kepala Desa Telagasari, Edi Sopyan, menjelaskan bahwa pemerintah desa belum memulai pembangunan fisik pasar. Hal tersebut karena pihaknya masih mengurus administrasi dan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia mengatakan pemerintah desa merencanakan kerja sama pembangunan dengan skema Build-Transfer-Operate (BTO). Dalam skema ini, mitra membangun pasar, menyerahkan bangunan kepada pemerintah desa, lalu menjalankan operasional sesuai perjanjian.
Pemerintah desa berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah Desa Telagasari akan melengkapi persyaratan dan kembali bermusyawarah dengan pedagang sebelum melanjutkan rencana revitalisasi pasar.
