(Doc-infokrw)
Karawang, mediasatu.co.id – Mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang. Pasalnya, sebagian anak justru menolak melanjutkan pendidikan meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan biaya secara gratis.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan anak tidak sekolah (ATS) tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Rendahnya kemauan sebagian anak untuk kembali belajar juga menjadi hambatan dalam penanganannya.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD PNF) Disdikbud Karawang, Sutarman, mengungkapkan bahwa penolakan anak saat petugas melakukan pendataan menjadi salah satu kendala terbesar.
“Yang jadi kendala ketika ada pendataan, anak tersebut enggak mau, benar-benar enggak mau sekolah. Itu yang menjadi kendala dan permasalahan utama,” kata Sutarman, Senin (9/11).
Padahal, pemerintah telah menyediakan layanan pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Anak-anak dapat mengikuti program tersebut secara gratis tanpa harus membayar biaya pendidikan.
Selain menyediakan akses pendidikan, pemerintah juga menyalurkan bantuan biaya personal bagi anak tidak sekolah (ATS). Bantuan tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pribadi warga belajar selama mengikuti pendidikan.
Sutarman menegaskan bahwa pemerintah telah menjangkau masyarakat melalui layanan pendidikan kesetaraan. Ia juga menyebut persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk melanjutkan pendidikan.
“Kalau kendala dari akses, kita sudah dekat dan terlayani semuanya. Kemudian kaitan dengan biaya, sudah ada pendidikan gratis, tidak dipungut biaya, bahkan sekarang diberikan dana biaya personal ATS,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Disdikbud Karawang, jumlah anak tidak sekolah pada 2026 mencapai 22.213 anak. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2025 yang masih berkisar 31.000 anak.
