Example floating
Example floating
Example 728x250
Daerah

Bupati Aep Ingin Pajak Pekerja di Karawang Masuk ke Kas Daerah, Ini Alasannya

×

Bupati Aep Ingin Pajak Pekerja di Karawang Masuk ke Kas Daerah, Ini Alasannya

Share this article
Example 468x60

(Doc-Istimewa)

Karawang, mediasatu.co.id – Bupati Karawang, Aep Saepuloh, berharap pekerja yang beraktivitas di wilayahnya turut menyumbang penerimaan pajak bagi daerah. Harapan tersebut muncul karena selama ini pajak penghasilan (PPh) pekerja di Karawang berpotensi masuk ke kas daerah lain, bergantung pada lokasi perusahaan tempat mereka terdaftar.

Aep menyampaikan harapan itu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Bupati Karawang. Ia menilai, pekerja yang bekerja dan menetap di Karawang semestinya juga memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah daerah setempat.

“Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri) minimal orang yang kerja di Karawang bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta,” ujar Aep dikutip dari laman resmi DPR, Rabu (18/11/2026).

Persoalan tersebut berkaitan dengan mekanisme penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak penghasilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah menghitung DBH PPh Pasal 21 berdasarkan lokasi wajib pajak terdaftar atau tempat kegiatan usaha pemberi kerja.

Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang menjalankan aktivitas pekerjaan di Karawang belum tentu menyumbang penerimaan pajak untuk daerah tersebut. Apabila perusahaan tempat mereka bekerja terdaftar di Jakarta atau wilayah lain, pemerintah akan mencatat penerimaan pajaknya di daerah tersebut.

Padahal, Karawang memiliki aktivitas industri yang cukup besar. Saat ini, terdapat 17 kawasan industri dengan total luas lahan mencapai 9.121 hektare. Kawasan tersebut mencatat tingkat okupansi sebesar 66,4% dan menyerap sekitar 165.000 tenaga kerja.

Selain menyerap banyak pekerja, kawasan industri Karawang juga mencatat total investasi mencapai Rp10,21 triliun. Besarnya aktivitas ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah berharap memperoleh kontribusi pajak yang sebanding.

Adapun pemerintah menetapkan alokasi sebesar 20% dari penerimaan PPh sebagai DBH untuk daerah. Pembagiannya meliputi 7,5% untuk pemerintah provinsi, 8,9% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 3,6% untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama.

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *