(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id – Masyarakat sampaikan kritiknya terhadap kegiatan para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga camat se-Kabupaten Karawang yang berlangsung di Chevilly Resort and Camp, Ciawi, Bogor. Kritik ini juga datang dari Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin dan Sekretaris Komisi I, Khoerudin. Mereka menilai waktu dan lokasi kegiatan tersebut kurang tepat, karena menjelang Pilkada 2024.
“Sebaiknya memang kalau mau tetap berlangsung ya setelah pilkada. Karena kondisi di kalangan publik Karawang justru meragukan netralitas ASN di tengah petahana ikut menjadi calon bupati. Lagi pula apa esensi dan urgensinya kegiatan tersebut harus dilakukan mendekati pelaksanaan pilkada,” ungkap Khoerudin, pada Jum’at malam (15/11/2024).
Endang Sodikin atau yang akrab dengan sapaan HES juga memberikan pendapat serupa. Menurutnya, para pejabat Pemkab Karawang harus lebih memahami situasi dan kondisi. Kegiatan semacam ini akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.
Adanya kegiatan Capacity Building yang berlangsung 2 minggu menjelang Pilkada, ia menduga adanya rencana lain dalam acara tersebut. Ia khawatir acara tersebut sebagai kedok untuk meloloskan petahana.
“Dari materi acara, tercantum dalam lampiran surat yang beredar, saya memaknai label Capacity Building terkesan hanya sebagai cover atau cangkang saja. Jauh dari esensi dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Tidak ada session pengayaan kemampuan, kecuali sambutan dan games. Maka wajar kalau publik curiga bermuatan politis,” ujar Khoerudin.
Di samping itu, Khoerudin menyoroti pemilihan lokasi di luar Karawang yang menurutnya tidak mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap perkembangan bisnis hotel atau wisata lokal.
Selain itu, Khoerudin pun bertanya mengapa Pjs Bupati, Teppy Wawan Dharmawan memberikan izin atas kegiatan tersebut. Hal ini memicu kecurigaan pada publik akan adanya rencana politik. Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan yang sering Pjs Bupati ucapkan yaitu mengenai netralitas ASN di Pilkada. Bahkan, ketika pihak wartawan mencoba menghubungi Pjs Bupati pun ponselnya sedang tidak aktif.
Sekda Asep Aang Rahmatullah angkat suara perihal kegiatan tersebut. Ia beralasan bahwa kegiatan Capasity Building adalah hasil kesepakatan antar pimpinan di Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sejak satu bulan lalu. “Kami gak mungkin berani mencatut logo Forkopimda tanpa ijin pimpinan,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya turut mengundang seluruh unsur Forkopimda seperti Ketua DPRD, Dandim, Kapolres dan Kajari. Bukan hanya Asda, Kepala OPD, Kabag Setda dan para camat saja. Namun, ia mengakui bahwa unsur Forkopimda tersebut tidak hadir ke lokasi kegiatan.
“Rencana dari kegiatan ini sebulan sebelumnya itu sebetulnya berawal dari MCP (Monitoring Center for Prevention) Karawang tahun 2024 yang dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sama tindaklanjut hasil temuan BPK. Kenapa kami gelar sebelum pilkada? Kami kan dikejar target MCP yang per triwulan. Breakdown itu input-inputnya sekarang,” jelas Aang.
Aang mengklaim bahwa per 15 November 2024 Pemkab Karawang jadi 73,87 sehingga kini ada di peringkat 15 kabupaten/kota di Jawa Barat dari sebelumnya berada di posisi terbawah. “Ini perlu khusus, adakan evaluasi setiap minggu. Kalau curiga sebagai kegiatan politis, dalam kondisi seperti sekarang begini gak mungkin saya sekonyol itu. Saya aja 14 tahun lagi pensiun dari ASN,” pungkasnya.
