(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id – Tindak lanjut dari unjuk rasa mahasiswa AMPERA yang berlangsung pada Senin (1/9/2025) akhirnya membuat DPRD Karawang menggelar konferensi pers pada Rabu (3/9/2025). Dalam forum ini, DPRD memberikan jawaban atas somasi dan sidang rakyat yang para mahasiswa lakukan. Selain itu, juga menyampaikan sikap resmi terkait sejumlah isu publik.
Mahasiswa AMPERA menekankan bahwa agenda ini tidak berhenti sebatas audiensi saja. Mereka menuntut agar pihak DPRD Karawang benar-benar membawa hasil rekomendasi ini hingga ke DPR RI.
“Kami tidak hanya butuh pertemuan, tapi kepastian bahwa suara rakyat Karawang benar-benar dibawa ke pusat,” tegas perwakilan mahasiswa.
Menanggapi desakan itu, DPRD Karawang menyusun enam poin sikap dalam dokumen resmi. Dokumen ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, bersama jajaran Wakil Ketua dan seluruh fraksi. Mulai dari Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, PDI Perjuangan, hingga PKB.
(Doc-Istimewa)
Pernyataan sikap tersebut mencakup:
- DPRD Karawang mendesak DPR RI untuk membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Hal ini karena kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.
- DPRD Karawang menolak praktik perampasan aset dan beban rakyat seperti tanah, kekayaan alam, kenaikan pajak, serta utang negara. Kemudian, meminta Kementerian ATR/BPN, ESDM, hingga Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah konkret demi melindungi hak rakyat kecil dan lingkungan hidup.
- DPRD Karawang mendukung proses penegakan hukum secara adil terhadap aparat kepolisian terkait kasus meninggalnya Affan Kurniawan pada aksi sebelumnya.
- DPRD Karawang menolak UU pro-oligarki, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI yang lebih menguntungkan elite politik dan korporasi darupada rakyat. Lalu merekomendasikan pemerintah untuk segera mencabut aturan-aturan tersebut.
- DPRD Karawang mendesak pemerintah untuk memastikan tersedianya program kesejahteraan sosial dan hak rakyat. Meliputi, kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, hingga jaminan sosial yang adil.
- Sebagai penutup, DPRD Karawang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi. “Kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, bukan elite politik atau oligarki,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Dengan demikian, DPRD Karawang menegaskan bahwa mereka berpihak kepada masyarakat Karawang dan siap mengawal rekomendasi hingga ke DPR RI. Hal ini merupakan tugas mereka sebagai wakil rakyat dan sebagai bentuk kepedulian terhada masyarakat Karawang. (Red).
