(Doc-Istimewa)
Aceh, mediasatu.co.id — Dampak banjir dan tanah longsor akibat siklon tropis Senyar membuat tiga pemerintah kabupaten di Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana secara mandiri. Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya telah mengeluarkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk meminta dukungan penanganan darurat.
Ketiga surat tersebut bernomor Aceh Selatan 360/1315/2025, Pidie Jaya 300.2/402.5, dan Aceh Tengah 360/514/BPBD/2025. Para bupati menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi bersifat luas dan rumit. Sehingga, memerlukan sumber daya besar yang tidak dapat terpenuhi oleh pemerintah daerah masing-masing.
Aceh Selatan merinci sejumlah dampak signifikan seperti akses transportasi yang terputus, rusaknya jalan, jembatan, hingga saluran air, terhambatnya evakuasi warga. Kemudian juga menyebabkan terganggunya ekonomi dan layanan publik, kerusakan fasilitas kesehatan serta sanitasi, sampai aktivitas belajar yang terhenti.
Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, mengatakan keterbatasan peralatan dan kapasitas membuat kabupaten tidak mampu menuntaskan penanganan. “Banjir dan longsor kali ini menimbulkan kerusakan masif. Tidak semua dapat kita tangani secara optimal oleh kabupaten karena keterbatasan peralatan dan kapasitas,” ujarnya. Ia menegaskan surat tersebut menjadi mekanisme formal agar Pemprov dapat segera mengerahkan bantuan besar.
Bupati Pidie Jaya menjelaskan kondisi serupa terjadi di wilayahnya. Di mana, banjir dan longsor menimbulkan korban jiwa, merusak rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, serta infrastruktur penting. Dengan keterbatasan anggaran, kabupaten tersebut tidak mampu menangani dampak bencana secara menyeluruh.
Dari Aceh Tengah, laporan menunjukkan 15 warga meninggal, 3.123 KK mengungsi, banjir memutus akses, jembatan runtuh, dan longsor membuat sejumlah daerah terisolasi. Pemerintah kabupaten menyatakan tidak sanggup melaksanakan penanganan darurat tanpa bantuan provinsi.
“Melalui mekanisme ini, provinsi bisa segera turun tangan,” harapnya. (Red).
