(Doc-Istimewa)
Jakarta, mediasatu.co.id – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja pemerintah lebih besar dibandingkan pendapatan negara dalam dua bulan pertama tahun ini.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30%. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara buka puasa bersama di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Dari data yang dipaparkan Kemenkeu, pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp3.153,6 triliun.
Nilai tersebut lebih tinggi 12,58 persen dibandingkan realisasi penerimaan negara pada periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp317,4 triliun.
Adapun penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp290 triliun atau sekitar 10,8 persen dari target Rp2.693,7 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian Februari 2025 yang sebesar Rp240,6 triliun.
Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp68 triliun atau sekitar 14,8 persen dari target Rp459,2 triliun.
Sementara itu, belanja negara hingga akhir Februari tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari total target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Realisasi belanja tersebut meningkat signifikan, yakni 41,9 persen dibandingkan capaian pada Februari 2025 yang sebesar Rp348,1 triliun.
Meski kondisi APBN mengalami defisit, pemerintah tetap optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
