(Doc-Jakarta Utara Info)
Jakarta, mediasatu.co.id – BPJS Kesehatan mengalami kemungkinan defisit dan gagal bayar jika tidak segera mengambil langkah perbaikan. Ketimpangan antara pendapatan dari iuran peserta dan pengeluaran untuk layanan kesehatan terus meningkat. Hal ini membuat keberlanjutan pelayanan kesehatan ini berada di ujung tanduk.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa situasi ini bisa berujung pada potensi gagal bayar di tahun 2026 jika tidak ada kebijakan penyesuaian. “2026 (potensi gagal bayar), makanya kan 2025 mau disesuaikan,” ujarnya, pada Senin (11/11/2024).
Sejak 2023, ketimpangan antara pemasukan dari premi peserta dengan biaya pengeluaran untuk layanan kesehatan telah menjadi masalah yang semakin serius. Kondisi ini menjadi semakin parah karena terus meningkatnya jumlah penerima yang membutuhkan layanan kesehatan.
Jika defisit ini tidak tertangani dengan baik, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berisiko terganggu. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan dan pemerintah menyiapkan strategi akan meningkatkan nominal premi.
