Foto: Ilustrasi (Doc-Pinterest)
Jakarta, mediasatu.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem pembayaran menggunakan QRIS untuk mengatur penjualan gas elpiji 3 kg. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan setelah pemerintah pusat sempat melarang pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.
Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebutkan bahwa penggunaan QRIS akan mempermudah Pemprov Jakarta. Nantinya akan lebih mudah menelusuri transaksi gas elpiji bersubsidi. Dengan sistem ini, Pemprov Jakarta dapat mendeteksi transaksi yang tidak wajar, seperti ibu rumah tangga yang membeli 7 tabung gas dalam satu hari.
“Tadi saya katakan, bagaimana bisa tahu yang membeli dalam jumlah banyak itu siapa? Kami berkenan memberikan rencana kalau kemudian semua transaksi menggunakan QRIS, ataupun secara perbankan. Tentu itu bisa lebih di-tracking,” jelasnya, saat rapat bersama Komisi B DPRD Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Selain penerapan QRIS, Pemprov Jakarta tengah mengkaji rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji tiga kg. Saat ini, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015, HET gas elpiji 3 kg di Jakarta masih Rp16.000 per tabung. Sementara itu, di daerah penyangga Jakarta, HET sudah mencapai Rp18.000.
Eliawati menegaskan bahwa penyesuaian harga sangat penting agar HET di Jakarta seimbang dengan kawasan sekitarnya. Langkah ini juga harapannya dapat mengurangi penyimpangan distribusi gas bersubsidi.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga berencana memperketat seleksi pemberian status sub-pangkalan kepada pengecer yang menjual gas bersubsidi. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) yang nantinya akan melakukan proses seleksi tersebut. Upaya ini bertujuan untuk memastikan subsidi gas elpiji 3 kg benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak menerimanya. (Red).
