(Doc-Ilustrasi)
Jakarta, mediasatu.co.id – Seorang wali murid di Jawa Barat, Adhel Setiawan, telah melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan ini terkait dengan kebijakan pembinaan siswa yang melibatkan unsur militer pada Jumat (9/5/2025).
Kemudian, ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. “Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan esensi pendidikan dalam kebijakan ini. “Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, bukan ujug-ujug mereka bawa ke militer,” ucapnya. Ia juga berpandangan bahwa akar permasalahan kenakalan siswa terletak pada kurangnya perhatian dan ruang untuk didengarkan, bukan sekadar masalah disiplin.
Metode militer yang pemerintah gunakan dalam program pembinaan juga menjadi sorotan utama. “Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak mendapat intimidasi, bentakan atau amarah? Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, pakai baju militer. Diajarin baris berbaris, rambut dibotakin. Ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk melibatkan militer dalam penanganan kenakalan remaja. “Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya. Dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang,” tegasnya.
Laporan ini menambah sorotan terhadap kontroversi kebijakan pembinaan siswa di Jawa Barat yang melibatkan militer. Mereka berharap Komnas HAM dapat menindaklanjuti laporan ini dan memberikan rekomendasi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur Jawa Barat terkait laporan dari Adhel Setiawan. (Red).
