(Doc-Tirtoid)
Jakarta, mediasatu.co.id – BPJS Kesehatan saat ini tengah menghadapi tekanan finansial yang cukup besar. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa instansinya mengalami defisit anggaran sekitar Rp2 triliun setiap bulannya.
Kondisi minus ini terjadi lantaran total nilai klaim layanan kesehatan yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan jauh lebih besar ketimbang jumlah iuran yang diterima dari masyarakat.
“Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun,” ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Meski mencatatkan defisit yang masif, Prihati memastikan bahwa BPJS Kesehatan masih mempunyai cadangan dana yang memadai. Cadangan dana tersebut diklaim cukup untuk melunasi klaim rumah sakit sampai awal tahun 2027 mendatang. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa jika tidak segera ada langkah perbaikan atau reformasi sistem, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar mulai Juli 2027.
Guna mengatasi tekanan tersebut, Prihati membeberkan adanya peluang tambahan suntikan dana segar sekitar Rp20 triliun yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Suntikan, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan tadi bisa menutupi kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya,” ujar dia.
