(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menegaskan pentingnya netralitas seluruh aparatur desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Instruksi tersebut menyasar kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, hingga panitia Pilkades tingkat desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan pemerintah daerah mengeluarkan instruksi tersebut untuk memastikan seluruh pihak menjaga netralitas selama proses pemilihan berlangsung.
“Sesuai arahan bupati bahwa tegak lurus, semua harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkades,” kata Sekda pada Selasa (27/10/2026).
Melalui kebijakan ini, Pemkab Karawang ingin memastikan Pilkades 2026 berlangsung secara demokratis, tertib, aman, jujur, adil, dan berintegritas. Netralitas aparatur desa menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang menerbitkan surat instruksi tersebut pada 19 Oktober 2026 di Karawang. Dokumen itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Selain itu, surat tersebut mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 sebagai landasan hukum.
Pemkab Karawang menekankan agar seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan prinsip netralitas. Dengan demikian, pemerintah berharap pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 dapat berlangsung dengan tertib serta menghasilkan proses demokrasi yang dapat dipercaya masyarakat.
