(Doc-Fakta Indo)
Jakarta, mediasatu.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti akar permasalahan korupsi di Indonesia, yakni mahalnya biaya politik. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa kondisi ini menyebabkan calon pejabat kerap mengandalkan pemodal. Kemudian, menerima balas jasa berupa proyek-proyek pemerintah setelah calon tersebut terpilih.
“Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan. Tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah,” ujarnya, pada Kamis (15/5/2025).
Sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, KPK mengusulkan langkah konkret berupa pemberian dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada partai-partai politik. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan partai politik terhadap donatur perorangan atau kelompok tertentu. Karena hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan praktik korupsi.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya partai politik untuk memperketat proses seleksi calon legislatif dan eksekutif. Langkah ini sangat krusial dalam menjamin integritas para calon pemimpin sebelum mereka menduduki jabatan publik.
“Ada rekrutmen, ada seleksi, ada parameter yang jelas untuk bisa menjadi calon. Harus sudah memenuhi syarat-syarat yang standar,” tegasnya.
Usulan KPK ini harapannya dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Terutama dalam upaya memberantas korupsi yang telah lama menjadi tantangan bangsa. (Red).
