(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id – DPRD Kabupaten Karawang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual atau terkait LGBT. Penyusunan regulasi ini bertujuan memperkuat pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual DPRD Karawang, Saidah Anwar, menyebut regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman pemerintah daerah. Terutama dalam menangani berbagai persoalan perilaku seksual berisiko.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan landasan hukum untuk menjalankan langkah pencegahan, pengendalian, hingga penanganan masalah seksual. Karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat.
“Perda ini digodok sebagai langkah preventif dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku seksual berisiko, sekaligus memberikan perlindungan kepada ibu dan anak,” ujar Saidah, Senin (10/11).
Saidah menjelaskan, Pansus turut menyoroti sejumlah persoalan dalam pembahasan regulasi tersebut. Di antaranya kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual, pedofilia, eksibisionisme, serta perilaku seksual berisiko yang dapat meningkatkan penularan infeksi menular seksual.
Persoalan kesehatan masyarakat, termasuk temuan kasus HIV di Kabupaten Karawang, juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Raperda.
Untuk memperkuat pelaksanaannya, Pansus mendorong kerja sama berbagai sektor. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan mengambil peran dalam upaya pencegahan maupun penanganan.
Sejumlah poin penting juga masuk dalam pembahasan regulasi tersebut. Di antaranya pembentukan satuan tugas (Satgas), penguatan deteksi dini, serta penyediaan layanan rehabilitasi medis dan psikologis.
Selain itu, Raperda tersebut mencakup upaya pencegahan dan pengobatan infeksi menular seksual. Pansus juga mendorong penyediaan layanan konsultasi serta pengaduan masyarakat agar warga dapat memperoleh penanganan yang lebih terarah.
