(Doc-KDM Channel)
Jakarta, mediasatu.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, mengungkapkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak-hak anak dalam program tersebut.
“Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada. Bahkan, kami menemukan ada 6,7% anak yang mengaku tidak tahu alasan mereka berada di sana. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta,” ujarnya, pada Jumat (16/5/2025).
Lebih lanjut, KPAI menyoroti belum adanya standar baku dalam pelaksanaan program ini. Komisioner KPAI, Jalsa Putra, menjelaskan bahwa hasil pengawasan menemukan perbedaan signifikan antara barak di Purwakarta dan Lembang. Perbedaan ini meliputi struktur program hingga metode pengajaran. Padahal para peserta memiliki latar belakang pendidikan yang serupa. Ketidakteraturan ini dapat mengurangi efektivitas program.
“Dari hasil pengawasan, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara barak di Purwakarta dan Lembang. Mulai dari struktur program hingga metode pengajaran. Padahal, para peserta ini berasal dari latar belakang pendidikan yang sama,” jelasnya.
Jalsa mengungkapkan bahwa umumnya siswa yang dikirim ke barak memiliki catatan perilaku seperti merokok, membolos dan tawuran. Namun, penentuan peserta hanya berdasarkan pada rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK) tanpa adanya asesmen psikologis profesional.
Selain itu, siswa juga menghadapi ancaman tidak naik kelas jika menolak mengikuti program. Hasil wawancara dengan para siswa juga menunjukkan bahwa perilaku menyimpang mereka banyak terpengaruh oleh pola asuh keluarga yang kurang optimal. Menyikapi temuan ini, KPAI mendesak pemerintah daerah Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program barak militer ini guna memastikan perlindungan hak-hak anak. (Red).
