(Doc-Infokrw)
Karawang, mediasatu.co.id – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan akan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada delapan anggota Polresta Karawang jika terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penanganan kasus peredaran obat keras tertentu (OKT).
Delapan personel yang terseret perkara tersebut terdiri dari Kasat Narkoba Polresta Karawang Kompol Afrizal Wahyudi Achmad, seorang kepala unit (Kanit), serta enam anggota Satresnarkoba yang bertugas sebagai penyidik.
Saat ini, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar masih memeriksa kedelapan personel tersebut. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan penyimpangan penanganan perkara peredaran obat keras tertentu, termasuk tramadol.
“Sudah kita proses itu, sudah kita tindak. Saya berkomitmen dalam membenahi organisasi khususnya di Polda Jawa Barat,” kata Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (10/11/2026).
Hengki menegaskan tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga berkomitmen menerapkan sistem penghargaan dan sanksi secara tegas untuk menjaga kedisiplinan di lingkungan kepolisian.
“Reward dan punishment saya berikan dengan tegas bagi yang melanggar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi sebelumnya membenarkan bahwa Bidpropam Polda Jabar telah mengamankan delapan personel terkait dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.
Perkara ini bermula ketika petugas menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras tertentu. Namun, dalam proses penanganannya, muncul dugaan komunikasi antara oknum anggota kepolisian dengan pihak pengedar yang mengarah pada penyimpangan prosedur.
Bidpropam Polda Jabar kemudian mengamankan delapan personel tersebut dan menempatkan mereka di tempat khusus (patsus) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
