(Doc-nixnews)
Jakarta, mediasatu.co.id – Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kompak ambruk. IHSG di level 5.941, turun 254,36 poin (-4,11%) pada Rabu (3/6) sore. Sementara itu, Rupiah pada Kamis (4/6) pagi sempat menembus Rp18 ribu per Dolar AS.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, investor masih melihat Indonesia sebagai pasar besar dengan konsumsi domestik kuat, kelas menengah potensial dan peluang investasi jangka panjang. Namun, daya tarik investor cenderung melemah ketika Rupiah terus tertekan, IHSG ambruk dan indeks kepercayaan pasar RI di level rendah.
“Pelemahan tidak sepenuhnya dari faktor eksternal. Yield US Treasury yang masih tinggi, ketidakpastian arah suku bunga The FED, harga energi dan ketegangan geopolitik memang menekan aset negara berkembang,” ujarnya, Rabu (3/6).
Pelaku pasar juga membaca risiko domestik, yakni stabilitas Rupiah rapuh, premi risiko tinggi, sektor finansial melemah dan komunikasi kebijakan belum cukup meyakinkan.
“Jadi Indonesia masih menarik secara potensi, tetapi kurang meyakinkan secara risiko. Investor tidak meninggalkan Indonesia karena peluangnya hilang, mereka menahan diri karena harga risiko naik,” terangnya.
Hal ini berlangsung lama karena pasar tak hanya merespons 1 peristiwa, melainkan membaca akumulasi kelemahan kepercayaan.
Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan IHSG karena sudah terkomplikasi, mulai dari Rupiah melemah, kemudian neraca perdagangan menyusut dan peringkat kredit negatif oleh Moody’s.
la mengatakan, pelemahan IHSG diperkirakan hingga RI bisa mendapatkan utang baru dari IMF atau Bank Dunia. Namun, jika Pemerintah melakukan hal ini maka harus menghapuskan subsidi seperti saat tahun 1998.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P menyebut tak hanya pelemahan IHSG atau Rupiah yang harus diwaspadai, namun jika pelemahan berujung krisis kepercayaan.
Dalam ekonomi, sentimen sering kali sama pentingnya dengan data fundamental. Saat ini, investor tak kekurangan informasi, melainkan kekurangan keyakinan sehingga Pemerintah harus membangun kembali kepercayaan pasar.
