(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id – Pesatnya perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Karawang menilai Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat masih belum sebanding dengan besarnya aktivitas industri di wilayah tersebut.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan persoalan ini saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Gedung Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aep menjelaskan bahwa Karawang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Wilayah ini bahkan menjadi salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia dengan aktivitas ratusan perusahaan.
Meski demikian, perkembangan sektor industri juga memunculkan berbagai persoalan yang harus pemerintah daerah tangani. Beberapa di antaranya menyangkut kesejahteraan buruh, minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal, masalah lingkungan, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung industri.
Aep menegaskan bahwa pertumbuhan industri tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan maupun mendorong perekonomian nasional. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri juga harus memperoleh manfaat nyata dari aktivitas ekonomi tersebut.
“Mulai dari persoalan buruh, pencari kerja, lingkungan, sampai bagaimana kemajuan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Karawang,” ujar Aep.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara perkembangan industri dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui perhatian terhadap pembagian hasil ekonomi yang dapat mendukung pembangunan daerah.
