(Doc-Istimewa)
Jakarta, mediasatu.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menyikapi gelombang protes ribuan kepala desa yang memuncak pada Selasa (16/12/2025) di Jakarta. Aksi tersebut dipicu kebijakan PMK 81 Tahun 2025 yang dinilai menghambat pencairan dana desa.
Dalam konferensi pers mendadak di Istana Merdeka, Rabu (17/12/2025), Prabowo menginstruksikan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, pemerintah perlu mendengar aspirasi para kades, namun persoalan kebocoran anggaran juga harus mendapat penanganan serius.
“Saya mendengar aspirasi para Kades, tapi saya juga mendengar jeritan rakyat soal kebocoran anggaran. Instruksi saya jelas: audit total. Bersihkan dulu pipanya, baru airnya kita alirkan,” tegas Prabowo.
Sebagai tindak lanjut, Presiden memerintahkan pembentukan tim gabungan BPKP, Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan atas tata kelola dana desa tahun anggaran 2024–2025. Pemeriksaan tersebut meliputi audit lapangan, verifikasi dokumen, hingga inspeksi fisik proyek.
Sebelumnya, para kades menuding Kementerian Keuangan melakukan verifikasi administrasi berlapis. Hal ini berakibat penahanan pencairan anggaran, sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan desa.
