(Doc-nixnews)
Jakarta, mediasatu.co.id – Narasi mengenai dugaan keterlibatan pihak asing dalam demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia pada Agustus 2025 menjadi sorotan setelah hasil investigasi menemukan pola penyebaran isu tersebut di sejumlah kanal digital. Gelombang unjuk rasa saat itu dipicu oleh polemik rencana pemberian tunjangan baru bagi anggota DPR yang menuai kritik publik karena dinilai memperlebar kesenjangan sosial.
Situasi memanas setelah seorang pengemudi ojek online meninggal dunia usai tertabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam. Kerusuhan kemudian meluas ke berbagai daerah, disertai aksi penjarahan terhadap rumah sejumlah anggota DPR serta pejabat pemerintah.
Isu mengenai adanya dalang asing di balik aksi massa pertama kali disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono. Ia menyebut terdapat aktor non-negara yang diduga menggerakkan demonstrasi melalui jaringan di dalam negeri.
“Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah, kaum kapitalisme itu,” kata dia.
Penelusuran yang dilakukan Kompas.com, Tempo, Suara.com, Tribunnews, serta Drone Emprit menemukan bahwa narasi mengenai “antek asing” banyak disebarluaskan akun-akun yang berhaluan pro-Rusia. Salah satu narasi yang beredar mengaitkan demonstrasi tersebut dengan pola “Revolusi Warna”
Media pemerintah Rusia, Sputnik, turut mempublikasikan analisis serupa pada 31 Agustus 2025 dengan mengutip pandangan Angelo Giuliano. Dalam analisanya, Giuliano menuding sejumlah lembaga seperti Open Society Foundations, Soros, hingga The National Endowment for Democracy (NED) terlibat dalam pendanaan aksi demonstrasi.
Narasi yang sama juga digaungkan sejumlah influencer, termasuk Nuri Vitachi dan Brian Berletic. Berletic bahkan mengklaim Pemerintah Amerika Serikat pada masa Presiden Donald Trump mendukung skenario “Revolusi Warna” di Nepal dan Indonesia.
Namun, tudingan tersebut dinilai menyesatkan. Berdasarkan data yang dihimpun, NED diketahui sudah tidak lagi memperoleh pendanaan sejak awal 2025 dan menghentikan kerja sama program dengan sekitar 2.000 mitranya. Berletic juga menuding sejumlah organisasi media dan kelompok masyarakat sipil Indonesia seperti Remotivi, Narasi, Konde.co, dan Project Multatuli menerima pendanaan dari NED.
Saat dimintai konfirmasi oleh Kompas.com, Berletic tidak memberikan tanggapan. Meski demikian, ia mengunggah video yang menuduh Kompas menjadi bagian dari operasi NED. Angelo Giuliano turut menuding Kompas bersama lembaga pemeriksa fakta di Indonesia melakukan intervensi yang disebut mendapat dukungan Amerika Serikat.
Sementara itu, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta membantah tuduhan mengenai keterlibatan Moskow melalui media Sputnik. Pihak kedutaan berdalih bahwa Rusia menjunjung prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
