(Doc-Fakta Indo)
Jakarta, mediasatu.co.id – Pemuda Pancasila (PP) secara resmi melarang seluruh anggotanya meminta izin hari raya (THR) kepada masyarakat maupun pengusaha. Sekretaris Jenderal PP, Arif Rahman mengonfirmasi hal tersebut bahwa benar adanya.
Larangan ini tertuang dalam surat instruksi bernomor 1609.A4/MPN-PP/II1/2025. “Iya benar (soal surat PP melarang anggotanya meminta THR),” ungkapnya, pada Jumat (21/3/2025).
PP menyatakan bahwa akan ada sanksi tegas bagi anggota yang melanggar aturan ini. Oleh karena itu, seluruh jajaran organisasi di berbagai tingkatan harap untuk mematuhi instruksi tersebut. Organisasi itu mulai dari Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Cabang, hingga Anak Cabang dan Ranting di seluruh Indonesia.
“Kepada saudara agar instruksi ini dapat saudara sampaikan ke tingkat basis Pemuda Pancasila di wilayahnya masing-masing,” isi surat tersebut.
Dalam surat tersebut, PP menekankan bahwa melarang anggotanya melakukan pungutan uang atau proposal permintaan THR kepada masyarakat dan pengusaha. “Untuk tidak melakukan pungutan uang atau proposal untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha,” demikian tertulis dalam surat tersebut.
Langkah ini sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjaga nama dengan baik. Selain itu guna mencegah potensi premanisme oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Red).
