(Doc-Tirtoid)
Jakarta, mediasatu.co.id – DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (4/6).
Revisi UU P2SK memuat 17 topik utama perubahan yang mencakup penguatan kelembagaan otoritas keuangan, pengembangan pasar keuangan hingga pengaturan instrumen investasi baru.
Salah satunya adalah pengaturan yang memungkinkan Danantara menerbitkan surat uang khusus, termasuk patriot bond dan merah putih bond.
Selain itu, revisi UU P2SK juga memperluas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, aset kripto, hingga dana publik lainnya seperti dana haji dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
DPR juga diberi kewenangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh lembaga terkait dan pemerintah.
Kemudian, UU ini membuka jalan bagi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni perubahan struktur kepemilikan bursa yang sebelumnya hanya dapat dimiliki anggota bursa menjadi terbuka bagi pihak lain, termasuk pemerintah atau lembaga negara.
Pemerintah dan DPR juga sepakat membentuk Satgas pencegahan dan penanganan pinjaman online ilegal serta j–i on–ine yang melibatkan otoritas keuangan, kementerian/lembaga, dan aparat penegak hukum.
Selain itu, cakupan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diperluas hingga mencakup bank maupun lembaga keuangan non bank milik BUMN dan BUMD.
Perubahan UU tersebut juga mencakup pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan, pengaturan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi dan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.
