(Doc-Istimewa)
Jakarta, mediasatu.co.id – Di tengah pemangkasan anggaran yang cukup signifikan tahun ini, Badan Gizi Nasional (BGN) memilih untuk membatasi pengajuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru. BGN akan melakukan pemetaan menyeluruh untuk melihat daerah mana saja yang sudah memiliki kapasitas dapur memadai. Mengingat saat ini sudah ada lebih dari 27 ribu SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah.
Pemotongan anggaran dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun memaksa BGN mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN tidak lagi mengejar target penambahan SPPG secara masif demi menjangkau 83 juta penerima pada 2026. Sebaliknya, peningkatan kualitas dapur yang sudah ada serta penyaluran ke wilayah terpencil kini menjadi prioritas utama.
Menurut Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, peningkatan standar kesehatan dan keamanan pangan menjadi konsentrasi pihaknya saat ini. BGN juga berkomitmen mengutamakan anak-anak dan kelompok masyarakat di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses makanan bergizi.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” tegas Nanik, Kamis (5/6/2026).
Agar penyesuaian program ini tidak membebani APBN, Nanik menyatakan bahwa alternatif sumber pendanaan untuk wilayah-wilayah terpencil sudah disiapkan. Salah satu solusinya, BGN kini membuka pintu bagi pihak swasta untuk ikut mendukung keberlanjutan program melalui skema pendanaan alternatif. Contohnya seperti dana hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
