(Doc-Istimewa)
Karawang, mediasatu.co.id – Pada Senin (2/7/2026), Anggota Komisi I DPRD Karawang, Dede Mulyana, menyampaikan kecaman keras terhadap aksi dugaan penculikan dan penganiayaan. Di mana, peristiwa nahas itu telah menimpa seorang warga Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Karawang.
Kemudian, ia menegaskan bahwa jika dugaan kekerasan tersebut terbukti benar, maka peristiwa ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Melainkan, pelanggaran serius terhadap hak-hak warga negara.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) setempat, ia menyatakan keprihatinan yang mendalam atas insiden tersebut. “Hukum harus kita tegakkan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum atau bertindak semena-mena terhadap masyarakat,” tandasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada konstituennya, ia juga memastikan l akan mengawal ketat seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga berkomitmen memberikan pendampingan penuh kepada korban dan keluarganya demi meraih keadilan.
“Yang jelas saya akan mengawal dan mendampingi warga saya untuk mendapatkan keadilan,” katanya lugas.
Kasus yang diduga melibatkan unsur organisasi kepemudaan (OKP) ini kini telah resmi dilaporkan ke Polres Karawang dan juga mulai menjadi perhatian publik yang lebih luas. Termasuk, dari kalangan tokoh politik dan legislatif daerah.
(Doc-Istimewa)
Lebih lanjut, ia menyoroti latar belakang terjadinya dugaan kekerasan tersebut. Menurutnya, negara telah menjamin hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi. Maupun, memperjuangkan kepentingan masyarakat secara damai.
Jika motif kekerasan ini terbukti berkaitan dengan aktivitas penyampaian aspirasi, ia menilai hal itu sebagai ancaman nyata bagi iklim demokrasi di tingkat akar rumput. “Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan hanya karena menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan hak-haknya. Negara harus hadir memberikan perlindungan,” ucapnya.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, polisi dapat tuntutan untuk mampu mengungkap fakta secara terang-benderang, mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, juga memastikan proses hukum berjalan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tambahnya.
