(Doc-Info Garut)
Jakarta, mediasatu.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan siap mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang pemerintah tawarkan. Namun, dalam pernyataannya, PP Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka akan mengembalikan pengelolaan tambang kepada pemerintah jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan, terutama terkait dampak lingkungan.
PP Muhammadiyah secara tegas memastikan bahwa pengelolaan tambang yang mereka lakukan akan selalu mendukung keberlanjutan sumber energi baru terbarukan (EBT). Hal ini merupakan komitmen mereka untuk menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan.
PP Muhammadiyah menegaskan bahwa pengelolaan tambang yang mereka jalankan akan selalu mendukung keberlanjutan energi baru terbarukan (EBT). Ini adalah bagian dari komitmen mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan.
Hal ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa setiap kegiatan harus memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan WIUPK yang mereka terima dari pemerintah.
