(Doc-Istimewa)
Jakarta, mediasatu.co.id – Hak pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat, termasuk cuti tahunan dan cuti bersama, mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut secara khusus membahas pelaksanaan cuti bersama yang pemerintah tetapkan. Dalam Pasal 118 Ayat (6), undang-undang ini menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja ketika menerapkan cuti bersama dari pemerintah pusat.
Ketentuan tersebut memastikan pekerja tetap memiliki hak cuti tahunan secara utuh meskipun perusahaan mengikuti kebijakan cuti bersama yang pemerintah tetapkan.
“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” bunyi pasal tersebut.
