(Doc-Ilustrasi)
Jakarta, mediasatu.co.id – Wacana pengenaan denda bagi masyarakat yang kehilangan e-KTP masih belum menjadi keputusan final. Kementerian Dalam Negeri memastikan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyebutkan bahwa pembahasan terkait wacana ini akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Ia juga mengapresiasi respons masyarakat yang memberikan kritik dan masukan.
“Masalah denda itu pun masih (wacana), dalam artian tataran yang masih harus kami diskusikan lebih lanjut. Kami sungguh berterima kasih kepada masyarakat atas masukannya,” kata Teguh.
Ia menjelaskan, latar belakang wacana tersebut bukan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen penting. Setiap harinya, kata Teguh, terdapat ribuan laporan kehilangan e-KTP. Bahkan dalam setahun, jumlahnya bisa mencapai sekitar tiga juta keping.
“Filosofinya bukan masalah denda. Filosofinya adalah agar masyarakat lebih menjaga, lebih bertanggung jawab, lebih care terhadap dokumen kependudukannya atau KTP el-nya. Tidak serta-merta mudah hilang,” tuturnya.
Selain itu, Kemendagri setiap tahun menyiapkan sekitar 22 juta blangko e-KTP. Dengan biaya produksi sekitar Rp10 ribu per keping, total anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp225 miliar.
